Selamat Datang di Situs Berita Media Papua...! Follow us on

Rakor perdana bahas serapan otsus R4

Posted on : 07 Jun 2017 14:24:04 Dibaca sebanyak : 129 kali

Waisai, Mediapapua.com – Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Raja Ampat, Willem P Mayor, mengatakan, Otsus merupakan bentuk dukungan kuat h pemerintah pusat dalam hal pembangunan Papua dan Papua Barat.

       Dijabarkan, Otsus harus dipacu serta membutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien. Selain itu, penyerapan anggaran dan sinkronisasi anggaran serta program dalam seluruh proses pembangunan, dapat bersinergi demi mendapatkan kemajuan Papua.

“Juga mendapatkan Solusi terbaik dalam kebijakan otsus untuk membawa perubahan dan memperlancar pembangunan serta dengan begitu, masyarakat dapat menerima hasil nyata kerja pemerintah,” ujarnya saat Rapat Koordinsi kajian analisis pelaksanaan dana Otonomi Khusus, Selasa (6/6/2017) di Aula Kantor Bupati Raja Ampat.

Kegiatan ini mengusung 3 tema, Kebijakan dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), perkembangan alokasi dan kebijakan serta penyaluran yang difasilitasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

“Pertemuan ini umumnya bagi SKPD yang menggunakan dana otsus dalam DPA-nya, tapi terbuka untuk SKPD lain yang akan mendapatkan alokasi Otsus dalam anggaran kedepan,” tambahnya.

Senada, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Aris Sujatmiko, berharap SKPD teknis yang menggunakan dana Otsus dalam bentuk DAU APBN, membagi pemahaman dan kendala yang ditemui dilapangan.

“Rapat seperti ini tujuannya adalah sharing knowledge atau berbagi pemahaman terkait pelaksanaan otsus. Agar kami mendapat masukan langsung dari daerah, terkait jika ada kebijakan yang belum tepat dari pusat,” ujarnya.

Apalagi, lanjut dia, ada peningkatan dana Otsus untuk Papua Barat sebesar Rp8,2 Triliun dan DTI (Dana Tambahan Infrastruktur) Rp3,5 Triliun, untuk Tahun 2017.

Sebagaimana terlampir dalam Pasal 34 ayat 3, UU Nomor 21 Tahun 2001, total Otsus Papua dan Papua Barat sebesar 2% dari Pagu DAU Nasional dan berlaku selama 20 tahun.

“Tahun 2016 telah diatur dalam PMK Nomor 48, Tahun 2016 dan Nomor 187 Tahun 2016. Lalu untuk Tahun 2017, diatur dalam PMK Nomor 50 Tahun 2017, dengan alokasi dan pencairan dana otsus dan DTI provinsi Papua Barat adalah dengan skema; tahap 1 sebesar 30%  bulan Maret, tahap 2 sebesar 45% pada bulan Juli, dan tahap 3 sebesar 25% bulan oktober,” ungkapnya. (mp-22)

 

KOLOM HUMANIORA
15 Aug 2017 12:33:11

Mahasiswa Tolak Materi Wakesbang TNI/Polri di PKKMB Unipa...

Manokwari, Mediapapua.com - Hari pertama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unipa terhadap 1.700 mahasiswa, sempat belangsung tegang, Senin (14/8/2017).Puluhan mahasiswa senior...
KOLOM PARLEMENTARIA PAPUA BARAT
15 Aug 2017 12:45:04

Legislator DPR PB Minta Pemerintah Evaluasi Sistim Tender Proyek...

Manokwari, Mediapapua.com – Sistim tender proyek yang diterapkan saat ini, dinilai belum sepenuhnya mendukung keberadaan pengusaha asli Papua. Hal ini dapat dilihat dengan sistim tender online.L...
KOLOM TEKNOLOGI
11 Jul 2016 10:19:49

DPRD Mansel Tetapkan 17 Perda...

Mansel, Mediapapua.com - DPRD Manokwari Selatan menetapkan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemda Mansel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang Parip...
KOLOM METROPOLIS
15 Aug 2017 12:15:09

APBN Devisit Usulan DAU Tambahan di APBD-P PB Tak Digubris...

Manokwari, Mediapapua.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos, menyatakan, hasil rekonsiliasi bersama Pemerintah Pusat (Pempus), disebutka...
STATISTIK PENGUNJUNG
Flag Counter
INDEXS KATEGORI

Kategori Papua Barat

Kategori Politik

Kategori Hukrim

Kategori Ekonomi Bisnis

Kategori Olahraga

Kategori Humaniora

Kategori Parlementaria Papua Barat

Kategori Metropolis

Kategori Manokwari

Kategori Manokwari Selatan

Kategori Sorong

Kategori Teluk Wondama

Kategori Kaimana

Kategori Pegunungan Arfak

Kategori Raja Ampat

Kategori Bintuni