Selamat Datang di Situs Berita Media Papua...! Follow us on

Soal Pekerja Ilegal Train III, Perusahaan Mulai Kooperatif Melapor

Posted on : 15 Aug 2017 09:16:01 Dibaca sebanyak : 231 kali

Bintuni, Mediapapua.com - Sesuai hasil Inspeksi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Provinsi Papua Barat bersama Disnaker Kabupaten Teluk Bintuni, pertengahan bulan Juli lalu, soal kondisi tenaga kerja ke LNG Tangguh. Kini pihak perusahaan perekrut tenaga kerja mulai kooperatif melapor.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnaker Teluk Bintuni, Adrian Supusepa, mengatakan hasil Inspeksi ke LNG, sudah dibuat hasil nota pemeriksaaan. Dalam nota tersebut ada jenis 2 pelanggaran dan interval waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk melengkapi.

“Perusahaan diwajibkan melengkapi berkas sesuai nota pemeriksan dengan tengang waktu 7 hari. Namun setelah nota itu muncul sudah ada etika baik dari perusahaan, yakni Chiyoda, Saipem, Tripatra dan Suluh Ardhi Engineering (CSTS), selaku kontraktor yang ditunjuk oleh BP melaporkan apa yang menjadi kewajibannya,” tuturnya.

“Sebagian sudah melapor. Namun untuk laporan prinsip belum, karena masih dalam proses. Kita di dinas masih menunggu untuk proses kelengkapan karena ini berkaitan dengan ijin di tingkat atas,” terangnya.

Berdasarkan hasil inspeksi, perusahaan yang sudah memperkerjakan tenaga kerja, di pekerjaan awal proyek Train 3 LNG Tangguh, belum bisa menunjukan dokumen Surat Persetujuan Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (SPP AKAD), sebagai salah satu dokumen syarat untuk mempekerjaan tenaga kerja di daerah operasional. 

Supusepa menjelaskan sesuai Permenaker No.39 Tahun 2016, tentang rekomondasi AKAD. SPP AKAD ini merupakan dokumen yang diwajibkan bagi perusahaan jika akan mendatangkan tenaga kerja ke daerah operasional.

“Seperti ke Bintuni, harus mendapat surat SPP AKAD dari Kementerian Tenaga Kerja, apabila tenaga didatangkan dari luar Provinsi Papua Barat. Kalau antar kabupaten di Papua Barat, harus ada SPP AKAD dari Dinaskertrans Papua Barat, begitu juga tenaga kerja lokal harus ada SPP AKAD dari Dinaskertrans Kabupaten,” sebutnya.

Ditambahkan, terkait ijin prinsip jumlah pekerja yang AKAD, ada sebanyak ratusan orang, namun untuk perekrutan tenaga kerja dari DAF, angkatan Kerja Lokal (Akal), belum secara rinci disampaikan oleh CSTS.(mp-24)

KOLOM HUMANIORA
15 Aug 2017 12:33:11

Mahasiswa Tolak Materi Wakesbang TNI/Polri di PKKMB Unipa...

Manokwari, Mediapapua.com - Hari pertama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unipa terhadap 1.700 mahasiswa, sempat belangsung tegang, Senin (14/8/2017).Puluhan mahasiswa senior...
KOLOM PARLEMENTARIA PAPUA BARAT
15 Aug 2017 12:45:04

Legislator DPR PB Minta Pemerintah Evaluasi Sistim Tender Proyek...

Manokwari, Mediapapua.com – Sistim tender proyek yang diterapkan saat ini, dinilai belum sepenuhnya mendukung keberadaan pengusaha asli Papua. Hal ini dapat dilihat dengan sistim tender online.L...
KOLOM TEKNOLOGI
11 Jul 2016 10:19:49

DPRD Mansel Tetapkan 17 Perda...

Mansel, Mediapapua.com - DPRD Manokwari Selatan menetapkan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemda Mansel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang Parip...
KOLOM METROPOLIS
15 Aug 2017 12:15:09

APBN Devisit Usulan DAU Tambahan di APBD-P PB Tak Digubris...

Manokwari, Mediapapua.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos, menyatakan, hasil rekonsiliasi bersama Pemerintah Pusat (Pempus), disebutka...
STATISTIK PENGUNJUNG
Flag Counter
INDEXS KATEGORI

Kategori Papua Barat

Kategori Politik

Kategori Hukrim

Kategori Ekonomi Bisnis

Kategori Olahraga

Kategori Humaniora

Kategori Parlementaria Papua Barat

Kategori Metropolis

Kategori Manokwari

Kategori Manokwari Selatan

Kategori Sorong

Kategori Teluk Wondama

Kategori Kaimana

Kategori Pegunungan Arfak

Kategori Raja Ampat

Kategori Bintuni