Selamat Datang di Situs Berita Media Papua...! Follow us on

Usung Replika Peti Mati, Mahasiswa Desak Penuntasan HAM dan Tagih Janji Jokowi

Posted on : 14 Jun 2017 12:14:18 Dibaca sebanyak : 107 kali

Manokwari, Mediapapua.com – Hak Asasi Manusia atau yang lebih santer dikenal, merupakan hal yang paling serig didengar di Tanah Papua. Terutama, sejumlah bentuk pelanggaran HAM. Hal inilah yang mendasari puluhan mahasiswa, pemuda dan aktivis, menggelar aksi Hari HAM Papua, Selasa (13/6/2017).

Mereka menggelar longmarch dengan membawa puluhan replik kotak hitam menyerupai peti jenazah. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan ketidakpastian hukum di Indonesia untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah HAM Papua yang masih terjadi.

Hugo Asrouw, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Papua (AMPP) Manokwari, menyatakan, aksi kali ini bukan untuk menuntut pemberian Otonomi Khusus sebagai solusi penyelesian persoalan Politik Papua, namun lebih tertuju pada pelanggaran HAM yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

“Otonomi khusus yang diberikan Pemerintah, tidak bisa mengobati luka pelanggaran HAM berar yang terjadi di beberapa daerah seperti peristiwa Wasior berdarah, Biak berdarah dan Paniai berdarah, yang hingga kini meninggalkan duka bagi keluarga korban dan belum memberikan kepastian hukum bagi para pelaku,” tegasnya.

Catatan lain menyebut, sejak dua kali pergantian Menkopolhukam di era Kabinet Presiden Joko Widodo dari Tedjo Edhy Purdijatno kepada Luhut Panjaitan, pembentukan tim investigasi untuk mengungkap serangkaian kasus pelanggaran HAM Papua juga belum memberi hasil signifikan untuk mengobati luka warga Papua.

Sejalan dengan itu, jabatan Menkopolhukam beralih ketangan Wiranto, sempat berkunjung ke Papua akhir Tahun 2016 lalu bersama sejumlah aktivis HAM Internasional. Itupun belum cukup menjawab kaum korporat militan yang diduga menciptakan situasi pelanggaran HAM secara sistematis di Papua sepanjang 50 tahun lebih usia Papua berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah dirunut oleh aktivis HAM dan Mahasiswa di Papua Barat, kini mereka telah berada pada situasi hilangnya rasa percaya terhadap janji penyelenggara Negara di masa kepemimpinan Jokowi. Mereka juga menilai, upaya pengungkapan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua hanya sebuah ‘proyek’ kepentingan oleh kelompok korporat dan penguasa di Jakarta.

Yan Christian Warinussy, SH,  aktivis pembela HAM di Papua Barat mengatakan, awal Papua berintegrasi dengan Indoensia karena masalah HAM.  Ia mengingatkan jangan sampai masalah HAM juga yang mengeluarkan Papua dari Indonesia. “Papua bergabung dengan NKRI karena masalah HAM, baik yang sistimatis seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan penghilangan paksa atas nama Negara, yang tidak dibenarkan dimata hukum Internasional  tapi itu dilakukan dengan sadar oleh Negara melalui aparatnya sebagai alat di lapangan”, bebernya.

Lanjut dia, sederet peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Papua hingga saat ini benar-benar tidak pernah ada pertanggungjawaban hukum, sehingga dalam kondisi krisis politik dan ekonomi saat ini di  Indonesia, maka persoalan ini harus segera diselesaikan. “Dalam situasi Negara sedang dalam tekanan dunia internasional maka persoalan HAM Papua juga  harus segera  diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia,”  tuturnya.

Meski Negara memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadian HAM, bahkan Indoensia sendiri telah banyak mengkonvensikan berbagai model HAM Internasional yang diadopsi ke dalam UU Indonesia, tapi semuanya itu tak mampu menyelesaikan persoalan HAM Papua.

Aksi yang digelar ke kantor DPR Provinsi Papua Barat ini, juga disampaikan sejumlah poin aspirasi yang salah satunya tentang desakan terbentuknya Komnas HAM dan Pengadilan HAM.

Ketua DPR Provinsi Papua Barat dari Fraksi Otonomi Khusus, Yan Anthon Yoteni, saat menerima aspirasi ratusan pemuda dan mahasiswa, mengaku  telah mengusulkan ke Komnas HAM RI untuk dibukanya Komnas HAM dan Pengadilan HAM perwakilan di Papua Barat sejak Tahun 2016 lalu. “Untuk Komnas HAM perwakilan Papua Barat dan Pengadilan HAM telah kami usulkan ke Komnas HAM RI di Jakarta, namun belum ada jawaban sehingga kami akan tanyakan lagi kepastiannya demi menjawab aspirasi dan menyelesaikan persoalan HAM di Papua Barat  yang  terus menjadi desakan aktivis HAM dan pemuda di Papua Barat,” singkatnya. (mp-20)

KOLOM HUMANIORA
15 Aug 2017 12:33:11

Mahasiswa Tolak Materi Wakesbang TNI/Polri di PKKMB Unipa...

Manokwari, Mediapapua.com - Hari pertama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unipa terhadap 1.700 mahasiswa, sempat belangsung tegang, Senin (14/8/2017).Puluhan mahasiswa senior...
KOLOM PARLEMENTARIA PAPUA BARAT
15 Aug 2017 12:45:04

Legislator DPR PB Minta Pemerintah Evaluasi Sistim Tender Proyek...

Manokwari, Mediapapua.com – Sistim tender proyek yang diterapkan saat ini, dinilai belum sepenuhnya mendukung keberadaan pengusaha asli Papua. Hal ini dapat dilihat dengan sistim tender online.L...
KOLOM TEKNOLOGI
11 Jul 2016 10:19:49

DPRD Mansel Tetapkan 17 Perda...

Mansel, Mediapapua.com - DPRD Manokwari Selatan menetapkan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemda Mansel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang Parip...
KOLOM METROPOLIS
15 Aug 2017 12:15:09

APBN Devisit Usulan DAU Tambahan di APBD-P PB Tak Digubris...

Manokwari, Mediapapua.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos, menyatakan, hasil rekonsiliasi bersama Pemerintah Pusat (Pempus), disebutka...
STATISTIK PENGUNJUNG
Flag Counter
INDEXS KATEGORI

Kategori Papua Barat

Kategori Politik

Kategori Hukrim

Kategori Ekonomi Bisnis

Kategori Olahraga

Kategori Humaniora

Kategori Parlementaria Papua Barat

Kategori Metropolis

Kategori Manokwari

Kategori Manokwari Selatan

Kategori Sorong

Kategori Teluk Wondama

Kategori Kaimana

Kategori Pegunungan Arfak

Kategori Raja Ampat

Kategori Bintuni