Selamat Datang di Situs Berita Media Papua...! Follow us on

Warinussy: 16 Tahun Kasus Wasior Bisa Ditempuh Jalur Internasional

Posted on : 14 Jun 2017 12:22:19 Dibaca sebanyak : 199 kali

Manokwari, Mediapapua.com - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, sebagai organisasi masyarakat sipil (civil society organization/CSO) yang fokus pada upaya perlindungan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di Tanah Papua,mengingatkan  Pemerintah Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Sudah 16 tahun sejak 13 Juni 2001, Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Wasior-Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, belum juga diselesaiakan sesuai dengan amanat kopnstitusi dan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia,” rilis Direktur eksekutif LP3BH Yan Christian Warinussy, SH kepada koran ini semalam.

Lanjut dia, terhitung sejak tanggal 13 Juni 2001 hingga 13 Juni 2017,sudah 16 tahun lebih, kasus ini belum saka sekali menemui  kemajuan berarti dalam konteks penyelesaiannya sesuai amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. “Bukti data sudah menunjuk bahwa diduga keras telah terjadi pelanggaran HAM yang Berat yang diduga melibatkan aparat keamanan dari polisi dan Brimob kala itu dan mengakibatkan jatuh korban. Empat warga sipil tewas, sekitar 39 orang warga sipil terluka akibat penyiksaan aparat, sebanyak 5 (lima) orang hilang (dihilangkan secara paksa/penhilangan paksa) dan 1 (satu) orang diperkosa dan atau mengalami kekersan seksual,” bebernya.

Jajaran komando kala itu dipegang oleh mantan Kapolda Papua, Brigjen Polisi I Made Mangku Pastika, Kapolres Manokwari kala itu, AKBP Drs.Bambang Budi Santoso serta Wakapolresnya adalah Kompol Tavip Yulianto. “LP3BH mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberi akses yang seluas-luasnya kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk dapat menemui dan meminta keterangan dari ketiga mantan pimpinan komnado operasi keamanan tersebut demi membuat terang duduknya perkara tersebut sebelum dibawa ke Pengadilan HAM yang imparsial, adil, transparan dan benar di Tanah Papua dalam watu dekat ini”, ujarnya.

Kasus Wasior harus diselesaikan oleh Negara dengan melibatkan institusi negara yang berkompeten, yaitu Komnas HAM, Kejaksaan Agung dan Pengadilan HAM sehingga keadilan bagi para korban Kasus Wasior dapat segera tercapai.

“Jika tidak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kasus Wasior dan juga kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat lainnya di Tanah Papua dapat dibawa oleh rakyat Papua untuk diselesaiakn melalui jalur internasional dengan melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa-Swiss saat ini, tegas Warinussy.

Tentu, lanjut dia, langkahnya dapat dimulai pada aras menetapkan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat di Tanah Papua sebagai kejahatan kemanusiaan (crime againts humanity) dan menetapkan siapa-siapa yang diduga keras dapat dimintai pertanggung-jawabanya di depan hukum sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan yang dapat dikenakan status sebagai buronan internasional untuk kelak diadili di depan mahkamah pidana internasional di bawah yuridiksi PBB sendiri. (mp-20)

KOLOM HUMANIORA
15 Aug 2017 12:33:11

Mahasiswa Tolak Materi Wakesbang TNI/Polri di PKKMB Unipa...

Manokwari, Mediapapua.com - Hari pertama Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Unipa terhadap 1.700 mahasiswa, sempat belangsung tegang, Senin (14/8/2017).Puluhan mahasiswa senior...
KOLOM PARLEMENTARIA PAPUA BARAT
15 Aug 2017 12:45:04

Legislator DPR PB Minta Pemerintah Evaluasi Sistim Tender Proyek...

Manokwari, Mediapapua.com – Sistim tender proyek yang diterapkan saat ini, dinilai belum sepenuhnya mendukung keberadaan pengusaha asli Papua. Hal ini dapat dilihat dengan sistim tender online.L...
KOLOM TEKNOLOGI
11 Jul 2016 10:19:49

DPRD Mansel Tetapkan 17 Perda...

Mansel, Mediapapua.com - DPRD Manokwari Selatan menetapkan 17 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemda Mansel untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam sidang Parip...
KOLOM METROPOLIS
15 Aug 2017 12:15:09

APBN Devisit Usulan DAU Tambahan di APBD-P PB Tak Digubris...

Manokwari, Mediapapua.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Abia Ullu S.Sos, menyatakan, hasil rekonsiliasi bersama Pemerintah Pusat (Pempus), disebutka...
STATISTIK PENGUNJUNG
Flag Counter
INDEXS KATEGORI

Kategori Papua Barat

Kategori Politik

Kategori Hukrim

Kategori Ekonomi Bisnis

Kategori Olahraga

Kategori Humaniora

Kategori Parlementaria Papua Barat

Kategori Metropolis

Kategori Manokwari

Kategori Manokwari Selatan

Kategori Sorong

Kategori Teluk Wondama

Kategori Kaimana

Kategori Pegunungan Arfak

Kategori Raja Ampat

Kategori Bintuni